Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul membuka Seminar Nasional dengan tajuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji yang Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis Keparlemenan (PusAKa)-BK DPR RI. Sensi dengan sapaan akrabnya, mengungkapkan dengan adanya seminar nasional yang diselenggarakan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan haji lebih baik dan mengembangkan ekosistem perekonomian haji yang terintegrasi.

"Pertama, kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan haji lebih baik dan berdampak secara ekonomi. Kemudian dikembangkan dengan ekosistem perekonomian haji yang terintegrasi," kata Sensi dalam wawancara kepada Parlementaria di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hari Selasa(19/9/2023).

Sensi menjelaskan dengan adanya seminar nasional yang terselenggarakan, memaparkan pentingnya integrasi dalam seluruh aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Sehingga semua kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan khususnya bagi masyarakat muslim. 

"Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI mengadakan Seminar Nasional tentang Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji yang Terintegrasi, menekankan terintegrasinya semua aktifitas yang dilakukan selama penyelenggaraan haji memiliki nilai ekonomi haji. Travel, perhotelan, UMKM, dan sebagainya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat muslim secara khusus," jelasnya.

Saat ini, Badan Keahlian sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh, dengan harapan bahwa RUU tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh dapat diperbarui terlebih dahulu. "Kebetulan Badan Keahlian sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh, kami menganggap RUU-nya terlebih dahulu dibenahi," ungkap Sensi.

Sensi berharap ada hasil berupa policy paper yang akan membantu DPR dalam proses pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan haji yang biasanya direvisi setiap tahun. "Harapan kami tentunya ada suatu output berupa policy paper yang membantu DPR dalam proses untuk menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan haji yang biasanya dilakukan setiap tahun," tutupnya.

Kepala PusAKa BK DPR RI Achmad Sani Alhusain menambahkan, masalah terkait penyelenggaraan haji selalu menjadi subjek pembahasan antara DPR dan Pemerintah setiap tahunnya. Disisi lain, penyelenggaraan haji juga memiliki potensi ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan Indonesia. 

"Tahun demi tahun, permasalahan terkait dengan penyelenggaraan haji selalu menjadi subjek dari pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Kemudian ada hal lain yang disuarakan oleh masyarakat bahwa ternyata penyelenggaraan haji membawa potensi-potensi ekonomi yang mempunyai dampak untuk dorongan pertumbuhan bagi Indonesia," tambah Sani. (mun/aha)